Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan untuk membuka larangan impor benang sutera dari China.

"Kami telah meminta Dinas Kehutanan Pemprov Sulsel dan Kementerian Kehutanan untuk membuka larangan impor dari China." ujarnya di Denpasar, Sabtu pada kegiatan promosi sutera sehari South Sulawesi Silk Day.

Dengan larangan impor tersebut diharapkan dapat kembali menggenjot produksi bahan baku sutera Sulsel untuk mengantisipasi kebutuhan industri. "Sutera kita bermasalah karena produksi memang turun," ujarnya.

Sulsel juga mencoba alternatif lainnya dengan mengawinkan telur ulat sutera China dan Sulsel. "Kita perlu telur China karena hasil benang suteranya cocok dengan mesin-mesin produksi dari China," tambahnya.

Perkawinan telur China dan Sulsel ini adalah cara untuk beradaptasi dengan teknologi mesin pengolahan sutera China.

"Yang paling penting bagaimana meningkatkan produksi-nya di hulu," ujarnya.

Terkait kondisi ini, Kepala Bidang Promosi BKPMD Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan, kegiatan South Sulawesi Silk Day 2011 dan dua kegiatan serupa sebelum di Jakarta dan Singapura pada Desember 2010 adalah salah satu langkah untuk menggenjot produksi.

"Setiap tahunnya telah memperlihatkan kecenderungan peningkatan produksi," ujarnya.

Selain itu, telah terjalin pula kerja sama dengan investor untuk teknologi pengolahan untuk peningkatan komoditas dari sisi kualitas. "BNI juga sudah melakukan penjajakan untuk pembinaan pengrajin di hulu," tambahnya.

Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Tekstil Disperindag Iskandar Zulkarnaen, permintaan sutera Sulsel, secara nasional merupakan yang tertinggi.

"Ini peluang. Kita juga sudah masuk dengan pewarnaan-pewarnaan alam sehingga pada 2012 kita sudah mampu kembali memperlihatkan kain sutera alami milik Sulsel," tambahnya

(Seputar Sulawesi.com, Sabtu, 23 April 2011)

Pengusaha dan pengunjung Discovery Mall Bali memadati acara South Sulawesi Silk Day di pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jl Kartika, Kuta, Denpasar, Bali Sabtu (23/4/2011).

Acara ini diawali dengan pertemuan bisnis antara pelaku usaha pariwisata Sulsel dengan Provinsi Bali. Mereka terlihat berbincang disejumlah meja yang disiapkan untuk transaksi bisnis tersebut.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel selaku koordinator acara ikut memboyong pengusaha pariwisata asal Sulsel melalui Asita, PHRI, dan produsen-pengrajin sutera.

"Tentu acara seperti ini bermanfaat bagi pengusaha Bali untuk mengenal lebih dekat potensi Sulawesi Selatan," kata pengusaha Bali asal Sulsel Yusuf Tayyeb ditemui di sela-sela South Sulawesi Silk Day.

Yusuf merupakan kakak kandung Zaenal Tayyeb yang juga pengembang kawasan wisata Gowa Discovery Park yang akan berdiri di areal Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Kepala Bidang Promosi BKPMD Sulsel Sukarniaty Kondolele mengatakan selain untuk mempromosikan sutera Sulsel acara ini juga digelar sebagai pemanasan event South Sulawesi 2012.

"Tujuan acara ini sekaligus untuk menjalin kontak bisnis antara pengusaha Sulsel serta pengusaha Bali di Bali. Kami berharap penjajakan kerja sama bisa terjalin dengan pengusaha garmen dan pariwisata di sini. Ini bisa semakin memperluas pemasaran sutera kita," kata Sukarniaty.

(Tribun News, Sabtu, 23 April 2011)

Pemerintah Norwegia mengapresiasi birokrasi investasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Gowa dalam mendukung realisasi investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tangka Manipi.

Presiden Direktur PT Sulawesi Mini Hydro Power Knut Fossum, pengelola PLTA, mengungkapkan, rasa terima kasih pada dukungan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulsel pada peresmian PLTA Tangka Manipi di rumah jabatan gubernur, di Makassar, Kamis.

"Selama proses pembangunan ini kami menghadapi masalah dan dibantu oleh semua pihak dan Duta Besar Norwegia melewati sulitnya birokrasi di sini," ujarnya.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, menjelaskan,
pada proses perijinan investasi tersebut harus diterbitkan oleh dua kabupaten karena Sungai Tangka yang dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit terletak diantara dua kabupaten.

"Ada ijin di atas satu sungai, dua ijin otonomi, bolehlah ada otonomi tapi ini kepentingan rakyat. Harus menjadi sumber yang sama dan dikendalikan secara bersama. Mereka sudah terlihat senang, awalnya memang sempat tumpang tindih," jelasnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada dua bupati karena telah mengatasnamakan kepentingan rakyat dan tidak mempermalukan bangsa di depan Norwegia.

"Ini, menjadi pembelajaran berarti, sepanjang untuk kepentingan rakyat kita mengalah dan hasilnya pasti akan baik," ujarnya yang menambahkan bahwa Norwegia sangat teliti dan mau melihat respon dan tanggung jawab.

Ia juga mengapresiasi terhadap teknologi Norwegia yang selaras dengan kelestarian lingkungan. "Jika ada yang masuk saya akan mendukung penuh dan memberikan keringanan-keringanan investasi," katanya.

Ia berharap, kerja sama pertama pada pembangkit listrik 10 megawatt ini dapat mengikutsertakan masyarakat lokal pada pembangkit ini sehingga suksesnya perusahaan juga menjadi sukses masyarakat setempat.

Selain membicarakan investasi kelistrikan, Sulsel dan Norwegia juga menjajaki potensi tambang dan kelautan dan perikanan.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind S. Homme investasi pembangkit listrik ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Indonesia dan Norwegia pada 1995 dan deklarasi perjanjian bilateral energi pada 2007.

Kesepakatan ini juga melibatkan beberapa perusahaan sekaligus menjadi awal bagi proyek-proyek di masa depan di Indonesia.

Ia menambahkan, Norwegia adalah negara terbesar keenam sebagai produsen PLTA dunia hingga kapasitas 120 megawatt dengan 99 persen keberhasilan didukung ahli-ahli terbaik. "Kami akan datang kembali dengan tawaran yang lain," ujarnya.

(Phinisinews, 03-03-2011)

MAKASSAR -- Dalam sehari, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menerima dua rencana investasi ke daerahnya. Pertama investasi baja ringan dan kedua pembangunan pabrik pengolahan kepala sawit.

Investasi baja ringan rencananya akan dilakukan PT Blue Steel Australasia yang beroperasi di Jawa Barat dengan menempatkan satu pabriknya di Sulsel. Perusahaan manufaktur baja ringan ini mengajukan kerja sama ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam bentuk penyertaan modal.

Direktur Blue Steel Australasia Benny Lau, menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya memproduksi aneka produk bahan bangunan berkualitas. Seperti, rangka atap, genteng metal, hingga penutup atap dari baja ringan. Saat ini Sulsel memang belum ada industri baja ringan yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan pasar.

Dengan hadirnya pabrik baja ringan di Sulsel, akan mampu mendorong perekonomian di daerah ini. Apalagi, Blue Steel juga sedang mengembangkan proyek rumah subsidi yang terbuat dari baja ringan. Blue Steel menjajaki investasi di Sulsel mencapai Rp80 miliar.

"Luas lahan yang kami butuhkan sekira 3,5 hektare dan tenaga kerja antara 100 sampai 300 orang," ungkap Benny saat bertemu dengan Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 24 Maret.

Syahrul sendiri mengatakan hal itu cukup bagus hanya saja, dia harus mengkaji dulu, termasuk membicarakan hal itu ke DPRD Sulsel.

Selain itu ada tiga investor yang akan membangun industri kelapa sawit di Kabupaten Wajo. Mereka akan mengelola lahan seluas 25.000 hektare.

Tiga investor yang akan mengelola sawit Wajo diproyeksi berkapasitas produksi 6.000 ton per hari dengan luas lahan 2.5000 hektar. Saat ini, PT Intaran mulai merancang pembangunan pabrik.

Bupati Kabupaten Wajo Burhanuddin Unru usai bertemu gubernur mengatakan kepala sawit sangat bagus dikembangkan asalkan ada pabriknya.

Kadis Perkebunan Sulsel Burhanuddin Mustafa menambahkan, tiga investor yang tertarik membangun industri kepala sawit di Wajo kini sedang mematangkan Amdal untuk pembangunan pabrik.

Sulsel kata dia, memang potensi mengembangkan sawit karena modal awal untuk industri sawit termasuk murah. Untuk lahan seluas 10.000 hektare senilai Rp50 juta per hektare dengan harga bibit senilai Rp30.000 per pohon,

(fajar, Jumat, 25 Maret 2011)

Penanaman Modal Asing (PMA) diperkirakan masih akan mendominasi bentuk investasi di Provinsi Sulawesi Selatan pada 2011.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulsel Irman Yasin Limpo di Makassar, Selasa mengatakan, dari sejumlah calon investor tersebut kebanyakan merupakan realisasi dari penjajakan dan arahan yang dilakukan sepanjang 2010, seperti investasi pembangkit listrik..

"Kecenderungan lebih besar PMA lebih bagus karena modalnya kuat," katanya usai pembukaan rapat koordinasi penanaman modal daerah 2011.

Ia mengatakan, negara-negara yang akan menanamkan modalnya pada tahun ini di Sulsel antara lain India, Korea, Singapura dan Eropa.

"Kebanyakan industri pertanian dan pengolahan makanan, satu atau kemungkinan dua di bidang energi tapi dengan nilai investasi besar," ujarnya.

Menurut dia, peningkatan investasi PMA ditargetkan mencapai dua persen pada 2011.

Sulsel juga mendorong peningkatan investasi komoditas kakao tahun ini.

"Surat dari industri makanan dunia, Nestle, Swiss telah kami terima untuk menggelar sosialisasi tentang industri kakao," ujarnya.

Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi tersebut akan diperoleh banyak masukan positif agar Nestle bisa benar-benar menanamkan modalnya di Sulsel.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kurang lebih ada 24 industri yang akan masuk ke Sulsel pada 2011.

Menurut Irman, 24 industri baru tersebut merupakan industri manufaktur, jasa pariwisata, termasuk hasil kunjungan kerja gubernur ke luar negeri seperti Korea.

Melihat ekspansi yang besar dari industri yang sudah ada dan rencana masuknya calon investor industri baru pemprov melakukan langkah antisipasi, utamanya pada ketersediaan energi dan peningkatan pelayanan.

Ia menjelaskan, pihaknya akan meminta dukungan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, terkait pelayanan dan dukungan pemerintah pusat terhadap fasilitasi pelayanan dan keberpihakan terhadap investor.

"Rekomendasi dari BKPM ke BKPMD supaya mengeluarkan regulasi tersendiri terkait kerja sama swasta dan pemerintah. Jadi tidak ada lagi per sektor semua diatur satu pintu, supaya regulasinya satu," katanya.

Data BKPM Pusat menyebutkan per September 2010, Sulsel menempati peringkat keenam untuk investasi PMA senilai 439,7 juta dolar Amerika dengan 32 proyek dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menempati peringkat 11 dengan nilai investasi sebesar Rp1.059,9 miliar dengan 22 proyek

(antara, Selasa, 08 Maret 2011)

JAKARTA: Pemerintah menawarkan kerja sama dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi, energi, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan listrik.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Kepala Negara menyampaikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak maju, sehingga untuk memacu pertumbuhan perekonomian memerlukan pembangunan di sejumlah bidang.

"Presiden menyampaikan lima hal penting yaitu kerja sama infrastruktur untuk ditingkatkan termasuk transportasi, energi terutama geothermal dan energi terbarukan, food securitry, lingkungan hidup, dan listrik,” kata Hatta kepada pers di Istana Presiden seusai SBY menerima perwakilan dari Keidanren, hari ini.

Dia mengatakan Presiden menerima 11 orang pengurus Keidanren yang merupakan CEO perusahaan Jepang di Kantor Presiden hari ini. Ikut mendampingi SBY antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin MS Hidayat, Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Keidanren, jelasnya, menyampaikan komitmennya menyokong pembangunan di Indonesia, khususnya dalam koridor ekonomi serta metropolitan priority area.

"Khusus untuk energi, Keidandren menyampaikan usulan untuk mengembangkan energi terbarukan, dan energi bersih dengan pola pengurangan emisi rumah kaca,” jelasnya.

Seperti diketahui Keidanren Jepang yaitu organisasi kumpulan para pengusaha yang setara dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

sumber : bisnis indonesia (14-02-2010)

BUSAN: Indonesia berupaya meningkatkan minat pemerintah dan dunia usaha di Korea Selatan mengenai potensi penanaman modal di Jakarta. Apalagi komitmen investasi dari Negeri Ginseng itu sudah mencapai US$15 miliar yang akan direalisasikan dalam 3-4 tahun ke depan.

Upaya memperkuat kerja sama ekonomi terutama di bidang investasi itu diwujudkan melalui kunjungan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang didampingi Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Menko Perekonomian mengatakan Indonesia ingin menjaring investasi langsung sebanyak-banyaknya termasuk dari Korea Selatan, Jepang, dan China.

“Korsel tidak mau [investasinya] ke duluan Jepang. Setelah [kunjungan] ini kami akan ke Jepang. Kami akan bicarakan [negosiasi] sebelumnya,” kata Hatta di Busan, hari ini.

Sejumlah sektor dan kawasan yang tergabung dalam koridor ekonomi kemungkinan menjadi bahan pengambil kebijakan dalam menawarkan potensi penanaman modal di Tanah Air.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan kerja sama dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren guna mempercepat pembangunan infrastruktur, transportasi, energi, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan listrik.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPM menuturkan kunjungan menko perekonomian juga untuk menggarisbawahi komitmen investasi dari Korsel yang cukup besar. “Banyak perusahaan Korsel yang ikut insting perusahaan besar yaitu Hancock dan Posco,” katanya.

Selain itu, sambungnya, ketertarikan bisnis tersebut juga diimbangi dengan kerja sama kenegaraan yang relatif baik di antara pemimpin dari kedua negara bersahabat itu.

Gita menuturkan investor dari Korsel memiliki karakteristik yang menarik di antaranya lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan negara lain, bersedia meningkatkan nilai tambah, dan tak sekadar menggantungkan kepada pasokan sumber daya alam dari negara tujuan investasi.

Dia melanjutkan investor Korsel lebih banyak tertarik di bidang infrastruktur, manufaktur, elektronika, dan properti. “Mereka tidak hanya mencari SDA tetapi juga mau melakukan nilai tambah seperti baja dan ban,” ujar Kepala BKPM itu.

Gita mengatakan Indonesia bisa belajar dari Korsel tentang bagaimana mengembangkan sektor ekonomi meski menggunakan teknologi dari negara lain. Dia memberi contoh pada 2004, Seoul mengadopsi teknologi kereta api dari Prancis, tetapi pada 2010 berhasil memproduksi sendiri produk tersebut.

Kepala BKPM itu melanjutkan pemerintah juga perlu lebih serius dalam pemberian insentif kepada investor baik dalam maupun luar negeri seperti yang dilakukan Korea Selatan pada saat mengembangkan Busan Port.

Yeung Jin Yeon, Direktur Jenderal Port Contruction Office Korsel, mengatakan Busan dikembangkan dengan konsep free trade zone seperti yang dilakukan negara lain dengan pemberian fasilitas tax holiday.

sumber : bisnis indonesia (15-02-2010)