JAKARTA: Pemerintah menawarkan kerja sama dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi, energi, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan listrik.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Kepala Negara menyampaikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak maju, sehingga untuk memacu pertumbuhan perekonomian memerlukan pembangunan di sejumlah bidang.

"Presiden menyampaikan lima hal penting yaitu kerja sama infrastruktur untuk ditingkatkan termasuk transportasi, energi terutama geothermal dan energi terbarukan, food securitry, lingkungan hidup, dan listrik,” kata Hatta kepada pers di Istana Presiden seusai SBY menerima perwakilan dari Keidanren, hari ini.

Dia mengatakan Presiden menerima 11 orang pengurus Keidanren yang merupakan CEO perusahaan Jepang di Kantor Presiden hari ini. Ikut mendampingi SBY antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin MS Hidayat, Kepala BKPM Gita Wirjawan.

Keidanren, jelasnya, menyampaikan komitmennya menyokong pembangunan di Indonesia, khususnya dalam koridor ekonomi serta metropolitan priority area.

"Khusus untuk energi, Keidandren menyampaikan usulan untuk mengembangkan energi terbarukan, dan energi bersih dengan pola pengurangan emisi rumah kaca,” jelasnya.

Seperti diketahui Keidanren Jepang yaitu organisasi kumpulan para pengusaha yang setara dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

sumber : bisnis indonesia (14-02-2010)

BUSAN: Indonesia berupaya meningkatkan minat pemerintah dan dunia usaha di Korea Selatan mengenai potensi penanaman modal di Jakarta. Apalagi komitmen investasi dari Negeri Ginseng itu sudah mencapai US$15 miliar yang akan direalisasikan dalam 3-4 tahun ke depan.

Upaya memperkuat kerja sama ekonomi terutama di bidang investasi itu diwujudkan melalui kunjungan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang didampingi Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Menko Perekonomian mengatakan Indonesia ingin menjaring investasi langsung sebanyak-banyaknya termasuk dari Korea Selatan, Jepang, dan China.

“Korsel tidak mau [investasinya] ke duluan Jepang. Setelah [kunjungan] ini kami akan ke Jepang. Kami akan bicarakan [negosiasi] sebelumnya,” kata Hatta di Busan, hari ini.

Sejumlah sektor dan kawasan yang tergabung dalam koridor ekonomi kemungkinan menjadi bahan pengambil kebijakan dalam menawarkan potensi penanaman modal di Tanah Air.

Beberapa waktu lalu, pemerintah menawarkan kerja sama dengan pengusaha Jepang yang tergabung dalam Keidanren guna mempercepat pembangunan infrastruktur, transportasi, energi, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan listrik.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKPM menuturkan kunjungan menko perekonomian juga untuk menggarisbawahi komitmen investasi dari Korsel yang cukup besar. “Banyak perusahaan Korsel yang ikut insting perusahaan besar yaitu Hancock dan Posco,” katanya.

Selain itu, sambungnya, ketertarikan bisnis tersebut juga diimbangi dengan kerja sama kenegaraan yang relatif baik di antara pemimpin dari kedua negara bersahabat itu.

Gita menuturkan investor dari Korsel memiliki karakteristik yang menarik di antaranya lebih berani mengambil risiko dibandingkan dengan negara lain, bersedia meningkatkan nilai tambah, dan tak sekadar menggantungkan kepada pasokan sumber daya alam dari negara tujuan investasi.

Dia melanjutkan investor Korsel lebih banyak tertarik di bidang infrastruktur, manufaktur, elektronika, dan properti. “Mereka tidak hanya mencari SDA tetapi juga mau melakukan nilai tambah seperti baja dan ban,” ujar Kepala BKPM itu.

Gita mengatakan Indonesia bisa belajar dari Korsel tentang bagaimana mengembangkan sektor ekonomi meski menggunakan teknologi dari negara lain. Dia memberi contoh pada 2004, Seoul mengadopsi teknologi kereta api dari Prancis, tetapi pada 2010 berhasil memproduksi sendiri produk tersebut.

Kepala BKPM itu melanjutkan pemerintah juga perlu lebih serius dalam pemberian insentif kepada investor baik dalam maupun luar negeri seperti yang dilakukan Korea Selatan pada saat mengembangkan Busan Port.

Yeung Jin Yeon, Direktur Jenderal Port Contruction Office Korsel, mengatakan Busan dikembangkan dengan konsep free trade zone seperti yang dilakukan negara lain dengan pemberian fasilitas tax holiday.

sumber : bisnis indonesia (15-02-2010)